uu adminduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. uu adminduk

104, TLN No. Bukan sekali terjadi. Lalu, belum lama ini Mahkamah Agung meminta seluruh pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Sedangkan dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk), negara bisa mencatat pernikahan. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen (SKSKPNP) dan. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 24 tahun 2013 ttg perubahan uu 23 pp no. Hidup berdampingan, bukan saling menyalahkan. 000. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya UU Adminduk. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. Sebab, menurutnya, UU Adminduk. Undang-undang berikutnya yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk yang berbunyi "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. KOMPAS. Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), KTP merupakan salah satu kartu identitas diri yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Pengertian administrasi kependudukan yang biasa disebut dengan singkatan Adminduk dapat ditelusur dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendafta-ran. tidak terkecuali pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Tinjauan & Kaitan Data Pribadi, Data Kependudukan dengan Sistem Informasi Desa. Dalam UU Adminduk tersebut diatur bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 34 UU Adminduk. Para orang tua yang terlambat mengurus akta kelahiran anaknya boleh sedikit lega. Sebagai informasi, dalam Pasal 35 huruf a UU Adminduk disebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 UU Adminduk menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama adalah perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 000,00 (dua puluh lima juta rupiah)” Selain itu,. pdf. Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2013. Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota. Namun, dalam UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Adminduk, redaksional kalimat ini diubah menjadi “diutamakan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan”. Latar Belakang. - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG ADMINISTRASIPemohon menilai aturan tersebut bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan UU Perkawinan. Dalam Pasal 38 huruf a UU Adminduk disebutkan, perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama atau yang dilakukan penganut kepercayaan. Secara substansial seperti yang dinarasikan Naskah Akademik RUU PDP, UU Adminduk tegas mengkaitkan data pribadi dengan amanat perlindungan. 9/2016 ttg Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran • Permendagri No. Anggapan bahwa nikah beda agama tidak diperkenankan biasanya merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal tersebut antara lain memberi izin. 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adanya tekanan dari pihak keluarga. 000. Tampilkan Semua (asp/fca) nikah. ILUSTRASI. Hal ini disebabkan karena Pasal 35 poin a UU Adminduk telah secara nyata menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dengan penetapan. ← Revisi UU No. tirto. Pasal UU ini pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibatalkan. Kebojakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 yang diteken Presiden Jokowi, 27 Februari 2023. detikNews Senin, 04 Jul 2022 16:18 WIB Sidang di MK, Menkum. Dengan sistem ini, NIK yang di dalamnya terdapat 31 elemen data yang ada dalam database kependudukan akan selalu dimutakhirkan melalui layanan pendaftaran. Sementara, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku. Jadi sebaiknya putusan MK ditindaklanjuti dengan revisi UU Adminduk, segera dimasukkan ke (prolegnas) program legislasi nasional, lalu masuk ke daftar akumulatif terbuka putusan MK, kata dia saat dihubungi Republika. Dibawah ini adalah UU No. UU Adminduk Diskriminatif Bagi Penganut Aliran Kepercayaan; Diskriminasi Penganut Kepercayaan; Persoalan Diskriminasi Persoalannya, seperti halnya Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (2) juga mengharuskan pengosongan kolom agama bagi para penganut agama yang belum diakui perundangan atau penghayat kepercayaan. UU Adminduk hanya mengatur mengenai penyelenggara dan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan adminstrasi kependudukan dan menjelaskan bahwa dalam KTP-el telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik (chip) penduduk, yang isinya antara lain berupa. Penonaktifan KTP DKI Sebagai Upaya Penertiban Adminduk. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang. 00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 0 64/PUU-XVII/2019. Download Free PDF View PDF. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Zudan lalu menjelaskan bahwa pertimbangan filosofis itu bukan cuap-cuap semata, tapi juga dapat dibenarkan secara yuridis, yaitu melalui Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). 23/2006 & UU No. Terkait ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) mewajibkan setiap penduduk warga negara Indonesia yang pindah domisili di alamat baru untuk waktu lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 tahun untuk melapor ke instansi pelaksana di daerah asal. Berkaitan dengan tindak. UU Adminduk hanya mengatur mengenai penyelenggara dan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan adminstrasi kependudukan dan menjelaskan bahwa dalam KTP-el telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik (chip) penduduk, yang isinya antara lain berupa wajah, iris mata dan sidik jari penduduk. Bidang. “Merujuk pada hal itu, maka WNI yang punya KTP meski berusia di bawah 17 tahun tapi pernah atau sudah kawin punya hak untuk memilih dan dapat. Laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk kabupaten/kota, dilaporkan ke provinsi sesuai periode/posisi semester i/ii pada tahun berjalan. Pertimbangan lahirnya Permendagri 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminduk adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23. PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanSerta untuk mensukseskan GISA Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. UU PDP ini diharapkan sebagai memberi perlindungan data pribadi serta mengatur tanggung jawab pemangku kepentingan, seperti pengendali data. 15. Adanya kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak tidak bertanggungjawab menjadi warning bagi pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Dasar Hukum Dasar Hukum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Zico menganggap, bahwa hadirnya SEMA Nomor 2 tahun 2023 menabrak Undang-Undang Pasal 35 huruf a UU nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk (Administrasi Penduduk). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Presiden Teken UU Adminduk, Kini Pelayanan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Semua Gratis . Dalam permohonannya, Nggay dan kawan-kawan meminta Majelis Hakim MK menyatakan Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 UU Adminduk bertentangan. Pada tanggal 7 Nopember 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permintaan pemohon, Nggay Mehang Tana (Marapu), Pagar Demanra Sirait (Parmalim), Arnol Purba (Ugamo Bangsa. UU No. Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan. Dimana dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin menyebutkan perlunya Pemohon mempelajari kembali. 2/2023 menabrak Undang-Undang Pasal 35 huruf a UU 23/2006 tentang Adminduk yang menetapkan pelaksanaan perkawinan beda agama harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Menurut Zudan, tujuan kerja. undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah undang-undang yang mengatur sistem dan reformasi di bidang administrasi kependudukan,. Menurut Kiai Cholil, SEMA yang dikeluarkan sifatnya tidak mengikat, hanya anjuran. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Perubahan Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan pada 24 Desember 2013. “Kalau saya melihat berdasarkan UU dan yang dibatalkan ketentuan dalam pasal UU, maka tentu harus ada revisi dan perubahan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan LDemikian juga UU Adminduk juga sudah digugat ke MK dan hasilnya sama-sama ditolak. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya UU Adminduk. 1400 K/PDT/1986 yang menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan. ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan diatur pula dalam Pasal 10 UU HAM. Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyebutkan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bogor: Politeia, 1991. Ini artinya sebenarnya SEMA mengesampingkan UU Adminduk UU 23/2006 Pasal 35 huruf a," ujar Bivitri saat dihubungi, Kamis (20/7/2023). Di Indonesia, pernikahan beda agama bukan sekali dua kali saja. Bagaimana hubungan kewarganegaraan dan administrasi kependudukan (Adminduk) dalam sistem tata pemerintahan Indonesia? Direktur Pencatatan Sipil (Capil) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Handayani Ningrum punya jawaban jitu. Judul. KOMPAS. 40/2019 ttg Pelaksanaan UU No. Ada orang-orang atau SDM setempat yang mengisinya dan punya tugas pokok organisasi (tupoksi). Dalam putusannya, kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan'. Atas dasar petitum itu, sebenarnya elemen data yang harus dimasukkan pada kolom AGAMA/KEPERCAYAAN ini tidak boleh lagi eksklusif dan limitatif mengacu pada. PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GARIS BESAR PERUBAHAN :1. TENTANG. 23 th 2006 tentang Administrasi Kependudukan • PP No. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi. JAKARTA. Pasal 2 huruf a UU Aminduk menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. E. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Lpelaksana dari UU Adminduk. Perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan diatur dan dilindungi dalam UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah pelaksananya, namun tidak diakomodir dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan lex specialis dari peraturan yang mengaturSebagai tindak lanjut dari aturan dalam UU Adminduk terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 25/2008”). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran; Peraturan Daerah Kota Batam nomor 1. Bahan Presentasi Administrasi Kependudukan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan Pasal 35 huruf a UU Adminduk bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula. Bahwa selanjutnya Paubahan Ketiga UUD 1945 sal 24C ayat (1) Per menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus. Tidak lupa ada juga peraturan dari BSSN tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem. Untuk itu, melalui petitum, Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. com. com--Meskipun dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang merupakan revisi terhadap Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 hanya diakui 6 (enam) agama di tanah air, Kementerian Agama (Kemenag) menjamin tidak akan memberikan hak istimewa. Tahun 2006 ttg Adminduk • UU No. Hal tersebut tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Jumat (10/11). Jakarta (ANTARA News) - Revisi Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dilakukan di DPR sudah memenuhi tuntutan yang selama ini yang disuarakan berbagai organisasi kemasyarakatan. BAB II . Teguh menyampaikan, salah satu poin penting pada UU PDP adalah Pasal 39 ayat (1) dan (2), yaitu wajib mencegah data pribadi diakses. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat (7) huruf a UU No. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghayat kepercayaan yang masuk dalam kolom identitas, seperti di kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu. Tutup. Dalam UU Administrasi Kependudukan yang baru selain 4 Kutipan Akta Pencatatan Sipil yaitu Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian ditambah Akta Pengesahan Anak. Pada tahun 2006 diundangkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006), yang antara lain mengatur prosedur pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin. Di luar isu KTP, menurut Theresia, transpuan telah menghadapi kesulitan berlapis, mengalami ketidakadilan dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sesuai amanat Undang-undang Adminduk, ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap. Pasal 35 UU Adminduk berbunyi: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. com - Pemerintah resmi menerapkan aturan akses data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dikenakan biaya Rp 1. UU Nomor 24 Tahun 2013 ttg adminduk salam, Swandy Sihotang. Contohnya kartu. 11 Tahun 2008 tentang Informasi. Namun, dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU Adminduk dinyatakan bahwa: “ Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk mengatur sebagai berikut: Pasal 49. Sidang Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) menjadi Undang-Undang. Soalnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan sejumlah pasal dalam UU No. "Heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia, maka sangat ironis bilamana perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan karena. Sekitar 92 persen pengguna internet yang menjadi responden survei Google memiliki kebiasaan internet yang kurang aman. Dilansir dari Hukum Online, pencatatan pernikahan beda agama ada di dalam Pasal 34 dan 35 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”). Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh. 24/2013 • Perpres No. Sebab, persoalan ini tidak hanya terjadi di Jatim, tetapi di daerah lain,” kata salah satu pemohon, Sholeh Hayat dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Rabu (20/2). Kewajiban instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan; 5. JR UU Adminduk which seen as minorithy upheaval at the local level, but contains discourse phenomena that work on a global level, that is the trend of commitment to democracy issues as indicated by the focus of JR UU Adminduk to realization of inclusiveness. Pasal 1 angka 22 jo Pasal 48 ayat (1) UU Adminduk, pada pokoknya mendefinisikan data pribadi adalah data perseorangan. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk merinci dokumen kependudukan yaitu meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima judicial review. Download. ABSTRAK: bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan – “UU Adminduk”). Pemohon meminta pasal terkait dibatalkan. Karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan (justice delayed, justice denied). Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan. Laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk kabupaten/kota, dilaporkan ke provinsi sesuai periode/posisi semester i/ii pada tahun berjalan. Zudan menjelaskan, Dukcapil berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam mencatatkan perkawinan. Ini artinya sebenarnya SEMA mengesampingkan UU Adminduk UU 23/2006 Pasal 35 huruf a," ujar Bivitri saat dihubungi, Kamis (20/7/2023). id - Komisi II DPR RI mewacanakan akan melakukan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. eri terkait UU Adminduk. Permohonan yang diajukan oleh Arullah akan menguji UU 24/2013, yaitu . 24. pdf. 5, LN. Meski demikian, dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru memberi ruang pernikahan yang mengindahkan tata. Selain UU Adminduk ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Para Pemohon sebagai sarjana hukum di bidang hukum keluarga mempersoalkan ketentuan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang memperbolehkan suatu perkawinan tanpa didahului dengan ritual agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Permendagri 73 Tahun 2022: Aturan Baru Penulisan Nama di KTP dan KK (Foto: detik) Jakarta -. Sementara, Penjelasan Pasal 35. Atau lebih dari 45 juta hingga 50 juta, anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran,” kata Komisioner KPAI Latifah Iskandar usai mendaftarkan uji materi UU Adminduk di Gedung MK, Selasa (30/4). UU No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres 25/2008) mengatur persyaratan dokumen. Ini sekaligus meluruskan bahwa penetapan yang dimaksud adalah penetapan dari pengadilan negeri,. 23 Tahun 2006. Pasal 34 UU. (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1. Sedangkan Penjelasan Pasal 35A UU Adminduk menyatakan "Yang dimaksud dengan 'perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan' adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). “(UU Adminduk) untuk persoalan adminduk cukup, tapi bagaimana kalo data itu bukan kewenangan adminduk? Sudah. Ini artinya sebenarnya SEMA mengesampingkan UU Adminduk UU 23/2006 Pasal 35 huruf a," ujar Bivitri saat dihubungi, Kamis (20/7/2023). Ketentuan angka 14, angka 20, dan angka 24 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Langkah tersebut diyakini akan mengakhiri sengkarut praktik pernikahan beda agama. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) beserta penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, dapat dilihat bahwa hukum Indonesia juga sudah menyinggung mengenai perkawinan beda agama. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1974. Bagi PPP, Arwani menambahkan, isi revisi tersebut harus mempertegas perbedaan soal.